STATUTA

 MUKADIMAH

 

Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,  serta menjadikan warga negara untuk mengembangkan diri dari aspek jasmani maupun rohani berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan Pemerintah, hal ini perlu dilakukan pendidikan yang terpadu dengan sektor-sektor lainnya. Bahwasanya hakekat pembangunan yang demikian memerlukan pendidikan yang mampu untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. Disamping itu pendidikan harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa ketaqwaan kepada Allah SWT, cinta terhadap tanah air, mempertebal rasa tanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara. Untuk melaksanakan ini maka pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan pendidikan yang terpadu dengan sektor-sektor lainnya.

AKBID ‘Aisyiyah  Pontianak menyadari akan kedudukannya sebagai Unit pendidikan, wilayah kebudayaan dan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi serta wilayah pengembangan kehidupan manusia dan masyarakat  yang berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits, baik dalam ruang lingkup daerah, negara, maupun dunia ikut bertanggung jawab terhadap terwujudnya tujuan pendidikan nasional, khususnya dibidang pendidikan tinggi. Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab, maka AKBID ‘Aisyiyah  Pontianak menumbuhkan dan mengembangkan dirinya dengan memperhatikan sistem sosial dan lingkungan yang islami guna menciptakan iklim belajar mengajar yang kondusif dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri kepada diri sendiri serta sikap dan perilaku yang inovatif, kreatif, produktif untuk menunjang tercapainya pembangunan nasional.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Statuta AKBID ‘Aisyiyah  Pontianak ini yang dimaksud dengan;  

  1. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
  2. Pendidikan Tinggi adalah Pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
  3. Perguruan Tinggi Swasta selanjutnya disebut PTS adalah suatu kegiatan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam hal ini Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BPH).
  4. AKBID ‘Aisyiyah adalah pendidikan yang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah dijalur pendidikan sekolah dilingkungan persyarikatan Muhammadiyah.
  5. AKBID ‘Aisyiyah  adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dilingkungan ‘Aisyiyah ORTOM Persyarikatan Muhammadiyah yang bertugas menyelenggarakan pembinaan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat menurut tuntunan Islami.
  6. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan AKBID ‘Aisyiyah  Pontianak, berisi dasar yang dipakai sebagai tujuan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional.
  7. Badan Pembina Harian  adalah terdiri dari tokoh - tokoh masyarakat yang diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan pada AKBID ‘Aisyiyah  Pontianak.
  8. Direktur adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi dan pengelola AKBID ‘Aisyiyah  Pontianak sebagaimana yang ditetapkan dalam Qaidah Perguruan Tinggi ‘Aisyiyah.
  9. Senat AKBID ‘Aisyiyah  adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada AKBID ‘Aisyiyah Pontianak.
  10. Kurikulum AKBID ‘Aisyiyah  adalah didasarkan atas kurikulum Nasional ditambah dengan muatan lokal AKBID ‘Aisyiyah  Pontianak, yang disusun sesuai dengan sasaran program studi.
  11. Jenis, jenjang dan jalur pendidikan tinggi, jenis pendidikan tinggi adalah Prodi Diploma III Kebidanan .
  12. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, serta keterampilan sesuai dengan bidangnya.
  13. Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
  14. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas rektor, para dosen, mahasiswa dan karyawan  di AKBID‘Aisyiyah  Pontianak.
  15. Dosen adalah tenaga Akademik pada AKBID ‘Aisyiyah  Pontianak diangkat dengan tugas utamanya Tri Dharma Perguruan Tinggi  (Mengajar, Meneliti dan Mengabdi kepada Masyarakat) serta mengamalkan Al-Islam Ke’Aisyiyahan.
  16. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada AKBID ‘Aisyiyah  Pontianak.
  17. Alumni AKBID ‘Aisyiyah  Pontianak adalah lulusan yang  tamat pendidikan di AKBID ‘Aisyiyah  Pontianak.
  18. Ikatan Mahasiswa ‘Aisyiyah adalah organisasi kader yang menegaskan diri sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna, amal usaha persyarikatan, umat dan bangsa; dengan kopetensi gerak dalam moralitas, intelektualitas dan humanitas serta berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan Hadits serta ilmu pengetahuan.
  19. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh anggota civitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  20. Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan   akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di AKBID ‘Aisyiyah  Pontianak sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
  21. Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh seluruh anggota civitas  akademika AKBID ‘Aisyiyah  Pontianak.
  22. Otonomi Pengelolaan mencakup kewenangan Akademi Kebidanan Pontianak untuk menerima, menyimpan, mengunakan dan mengadakan dana yang bersumber dari masyarakat.
  23. Tri Dharma Peguruan Tinggi terdiri atas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika AKBID ‘Aisyiyah  Pontianak dalam rangka pengalaman dan baktinya kepada Nusa dan Bangsa.
  24. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan yaitu Menteri Pendidikan Nasional.
  25. Menteri lain adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan.
  26. Persyarikatan adalah Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum adalah pendiri, penyelenggara dan pemilik semua aset AKBID ‘Aisyiyah .
  27. ‘Aisyiyah adalah organisasi yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 27 Rajab 1335 H bertepatan dengan tanggal 19 Mei 1917 M.
  28. Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah adalah Pimpinan tertinggi yang memimpin organisasi ‘Aisyiyah, yang dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar.
  29. Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi adalah Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disebut BP-PTS adalah Badan yang mendirikan dan menyelenggarakan Perguruan Tinggi Swasta, yang dapat berbentuk Yayasan, atau perkumpulan sosial atau Badan Wakaf. Pada AKBID ‘Aisyiyah  Pontianak, BP-PTS adalah Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah yang kewenangan Pembinaannya dilimpahkan kepada Majelis Dikti. Tugas sehari-hari Badan Penyelenggara (BP), dilaksanakan oleh Badan Pembina Harian AKBID ‘Aisyiyah  Pontianak disingkat dengan BPH AKBID ‘Aisyiyah.
  30. Majelis Pendidikan Tinggi selanjutnya disebut Majelis Dikti adalah Pembantu Pimpinan Wilayah yang dibentuk oleh Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah untuk membina dan mengkoordinasikan amal usaha Persyarikatan dibidang pendidikan tinggi serta memberi arahan pertimbangan kepada Pimpinan Wilayah Persyarikatan Muhammadiyah guna menentukan garis kebijaksanaan.
  31. Badan Pembina Harian adalah suatu Unit/ badan yang dibentuk oleh Majelis Dikti Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah, yang bertugas dan berfungsi melaksanakan tugas dan fungsi Pimpinan Wilayah dalam penyelenggaraan pendidikan AKBID ‘Aisyiyah  Pontianak.
  32. Koordinator Badan Pembina Harian Perguruan Tinggi ‘Aisyiyah selanjutnya disebut Koordinator BPH-PTA adalah Direktur Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah yang ditunjuk bertugas mengkoordinasikan Pembinaan tugas-tugas BPH-PTA diwilayahnya.

 

 

BAB  II

VISI  DAN  MISI 

 

Pasal  2

Visi

Menjadi Akademi Kebidanan Yang Terdepan Di Kalimantan Dan Unggul Dalam Bidang Kebidanan Komunitas Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist Tahun 2023.

 

Pasal  3

Misi

  1. Mengembangkan pendidikan  kebidanan untuk menghasilkan lulusan tenaga bidan yang mampu mengintegrasikan  nilai Al-Qur’an dan Hadist.
  2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas guna memenuhi  tuntutan kebutuhan tenaga kesehatan di kalimantan  dan  Nasional pada umumnya.
  3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat  dalam rangka  meningkatkan kualitas hidup sehat dan untuk memecahkan masalah kesehatan pada masyarakat khususnya dalam bidang kebidanan komunitas.
  4. Menyelenggarakan organisasi yang transparan dan dapat menjalin kerjasama dengan stakeholders secara berkelanjutan

 

BAB  III

JATI DIRI/ IDENTITAS 

Pasal  4

Latar Belakang Pendirian

  1. Akademi Kebidanan ‘Aisyiyah Pontianak, yang merupakan perubahan bentuk dari Akademi Kebidanan ‘Aisyiyah didirikan pada tanggal 4 September 2006, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 188/D/O/2006 adalah perguruan Tinggi ‘Aisyiyah yang dipimpin langsung oleh Direktur yang berada dibawah dan bertanggung Jawab langsung  kepada Badan penyelenggara.
  2. Akademi Kebidanan ‘Aisyiyah Pontianak berkedudukan Di Pontianak dengan alamat Jl, Ampera N0 9, Kalimantan Barat.
  3. Pembinaan langsung dilakukan oleh BPH ( Badan Pembina Harian ) AKBID
  4. Pembinaan AKBID secara akademis oleh Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah dan unsur Pemerintah terkait

 

Pasal  5

Nama

Nama PerguruanTinggi adalah Akademi Kebidanan ‘Aisyiyah  Pontianak selanjutnya disingkat menjadi AKBID ‘Aisyiyah

 

BAB IV

LAMBANG, BENDERA, HYMNE, MARS DAN BUSANA AKADEMIK

 

Pasal 6

(1)          LOGO /Lambang  Akbid ‘Asiyiyah Pontianak sebagai berikut:

a)             LOGO : Gambar matahari dengan dua belas sinar yang memancar ke segenap penjuru, dengan wama kuning keemasan, diambil dari lambang ‘Aisyiyah yang merupakan organisasi otonom khusus persyarikatan Muhammadiyah.

Di tengah-tengah matahari tertulis ‘Aisyiyah dengan huruf Arab yang berarti: Organisasi Otonom Muhammadiyah yang bergerak di kalangan wanita, merupakan gerakan islam amar ma’ruf nahi mungkar, berakidah islam dan bersumber Al Qur’an dan Sunnah.

Dalam lingkaran luar sebelah atas tertulis syahadat tauhid dengan huruf arab : Asyhadu Alla ilaaha illaAllah, yang artinya: Saya bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah.

Pada lingkaran luar sebelah bawah tertulis syahadat Rasul dengan huruf Arab: Wa asyhadu anna Muhammadar Rasullallah yang berarti: Dan saya bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah.

Gambar Matahari melambangkan daya vitalitas dan dinamika yang memancar dari dalam dirinya sendiri, yang memberikan kehidupan kepada lainnya. Muhammadiyah / ‘Aisyiyah mentamsilkan dirinya sebagaimana matahari yang akan memancarkan sinar kehidupan ruhani, yang intinya terletak dalam dua kalimah syahadat kepada siapapun yang ditemuinya (al-Anfal 24).

Dua betas sinar matahari melambangkan semangat kaum hawary, yaitu dua belas sahabat Nabi Isa as, yang senantiasa siap berjuang demi kemuliaan Agama Islam. Muhammadiyah mentamsilkan dirinya sebagai kaum hawary yang memiliki semangat juang yang sangat tinggi untuk melaksanakan dakwah islam amar ma’ruf nahi munkar dimana dan kapanpun juga dengan dilandasi motivasi semata-mata mencari keridloan Allah SWT (as-Shaff 14).

Lambang Matahari dijadikan inti lambang Akademi Kebidanan sekaligus memberikan penegasan bahwa Akademi Kebidanan ‘Aisyiyah  Pontianak  merupakan  salah  satu  amal  usahanya Muhammadiyah/ ‘Aisyiyah, berarti di bawah panji-panji persyarikatan Muhammadiyah/ ‘Aisyiyah dan oleh karena itu seluruh nafas, gerak dan aktifitasnya senantiasa wajib menselaraskan dengan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah.

b)             Padi dan kapas melambangkan bahwa Perguruan Tinggi ini  mendidik calon-calon agar menjadi profesional di bidang kesehatan yang berguna bagi kesejahteraan bangsa dan negara.

c)             Seluruh lambang berada di atas wama biru,  Arti makna warna biru; adalah warna ini menyiratkan profesionalisme, pemikiran yang serius, integritas, ketulusan dan ketenangan. Biru juga diasosiasikan dengan otoritas dan kesuksesan, ketelitian dan keihlasan semata-mata mencari ridlo Allah Subhanahu wata’ala.

 

 

 

 

 

 

 

(2)          Bendera Akbid ‘Aisyiyah warna dasar biru dengan simbol Akademi Kebidanan ‘Aisyiyah Pontianak dan tulisan warna kuning emas.

(3)          Memiliki mars yang berjudul Mars Akademi Kebidanan ‘Aisyiyah Pontianak.

(4)          Busana akademik yang berbentuk toga dan topi warna hitam dengan kalung simbol Akbid terbuat dari tembaga wama kuning emas.

(5)          AKBID memiliki jas almamater yang berwarna Biru elektrik dengan dilengkapi atribut logo Akbid ‘Aisyiyah pada dada sebelah kiri.

(6)          Lambang-lambang Program Studi pada AKBID diujudkan dalam bentuk  dengan ketentuan warna:

a)             Biru Muda untuk program studi D3 kebidanan.

 

 

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

 

Pasal 7

 

Susunan organisasi AKBID terdiri atas:

(1)          Badan Penyelenggara (PWA).

(2)          Badan Pembina Harian.

(3)          Senat AKBID

(4)          Pimpinan AKBID

(5)          Pembina Akademik:

a)             Kelompok Dosen

b)             Unit Penelitian, Pengembangan Pendidikan. dan Pengabdian kepada Masyarakat.

c)             Unit Pengkajian dan Pengembangan Islam, Kemuhammadiyahan dan Keaisyiyahan.

(6)          Unsur Pembina Administrasi dan Biro.

(7)          Unit Pembina Teknis.

 

 

BAB VI

BADAN PENYELENGGARA

 

Pasal 8

(1)          Badan Penyelenggara AKBID adalah badan yang bertugas membantu Persyarikatan Muhammadiyah-‘Asiyiyah dalam menyelenggarakan AKBID, dalam hal ini adalah Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah.

(2)          Untuk menyelenggarakan tugas seperti tersebut ayat (1) Badan Penyelenggara mempunyai fungsi:

a)             Membina dan mengembangkan AKBID sesuai visi, misi dan tujuan Perguruan Tinggi ‘Aisyiyah.

b)             Menetapkan kebijaksanaan dasar dan kebijaksanaan strategis yang bertumpu pada ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ‘Aisyiyah serta Qoidah Perguruan Tinggi ‘Aisyiyah.

c)             Mengesahkan statuta dan Rencana Induk Pengembangan (RIP/RPJP) AKBID ‘Aisyiyah Pontianak

 

 

 

BAB VII

BADAN PEMBINA HARIAN

 

Pasal 9

(1)          Badan Pembina harian AKBID adalah badan yang dibentuk oleh Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah dan bertugas membantu Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah dalam menyelenggarakan Perguruan Tinggi.

(2)          Badan Pembina Harian adalah badan yang berwenang, bertugas dan berfungsi untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penyelenggara dalam hal:

a)             Menyediakan dana penyelenggaraan PT.

b)             Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan AKBID dalam hal memimpin, menyelenggarakan dan mengembangkan PT  sesuai visi, misi dan tujuan AKBID ‘Aisyiyah Pontianak.

c)             Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap dan tenaga administrasi tetap AKBID  berdasar usul dan pertimbangan Pimpinan Perguarauan Tinggi.

d)            MePembantui Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah dalam berhubungan dengan instansi pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait.

e)             Mengesahkan rencana strategis, rencana operasional dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) AKBID  yang diajukan Pimpinan AKBID.

f)              Melakukan pembinaan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

 

 

 

BAB VIII

SENAT AKADEMI KEBIDANAN “AISYIYAH PONTIANAK

 

Pasal 10

(1)          Senat AKBID  merupakan badan normatif dan tertinggi di Perguruan Tinggi.

(2)          Senat AKBID terdiri atas: pimpinan AKBID, pembantu pimpinan AKBID, Ketua Unit. Guru Besar, dan dosen tetap yang secara proporsional yang ditetapkan oleh Direktur AKBID.

(3)          Senat AKBID di ketuai  oleh Salah satu Anggota Senat  AKBID, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari anggota Senat.

(4)          Perubahan anggota senat AKBID hanya dimungkinkan apabila terjadi perubahan status seperti yang dimaksud ayat (2) pasal ini.

(5)          Masa jabatan anggota senat AKBID adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

(6)          Senat AKBID mempunyai tugas pokok:

a)             Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan AKBID;

b)             Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika sesuai tuntunan Islam;

c)             Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan AKBID;

d)            Memberikan persetujuan atas Statuta, RIP, Renstra, Renop dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja AKBID yang diajukan oleh Pimpinan AKBID;

e)             Menilai kinerja Pimpinan AKBID atas Pembinaan kebijakan yang telah ditetapkan;

f)              Merumuskan peraturan Pembinaan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di AKBID;

g)             Memilih dan memberikan pertimbangan terhadap para calon Pimpinan AKBID dan dosen yang dicalonkan untuk memangku jabatan Guru Besar;

h)             Merumuskan dan menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika;

i)               Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada individu yang memenuhi persyaratan oleh AKBID;

j)               Memberi pertimbangan terhadap pengangkatan Anggota Dewan Penyantun.

(7)          Untuk melaksanakan tugasnya, Senat AKBID dapat membentuk komisi-komisi dan atau panitia yang beranggotakan anggota Senat AKBID dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.

 

Pasal 11

(1)          Rapat Senat AKBID terdiri atas :

a)             Rapat Senat Biasa;

b)             Rapat Senat Terbuka untuk melangsungkan upacara Milad/Dies dan Pengukuhan Guru Besar baru serta wisuda sarjana;

c)             Rapat Senat Terbatas untuk melangsungkan promosi Doktor, pemberian gelar Doktor Kehormatan, dan upacara lain yang dipandang perlu;

d)            Rapat Senat Khusus untuk melangsungkan pemilihan calon Direktur AKBID.

(2)          Rapat Senat Biasa diselenggarakan sedikitnya sekali dalam enam bulan.

(3)          Rapat Senat Bisa diselenggarakan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga (2/3) dari jumlah seluruh anggota.

(4)          Rapat Senat dipimpin oleh Direktur, dan ketua Senat dengan didampingi oleh sekretaris.

(5)          Tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Senat AKBID dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila kesepakatan tidak dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

 

BAB IX

PIMPINAN AKBID

 

Pasal 12

(1)          Pimpinan AKBID sebagai penanggung-jawab utama melaksanakan arahan dan kebijakan PP ‘Aisyiyah dan kebijakan Menteri yang berwenang.

(2)          Untuk melaksanakan ketentuan seperti dalam ayat (1) pasal ini:

a)             Di bidang akademik dan administrasi, Pimpinan AKBID bertanggung-jawab kepada Bagian Pendidikan Tinggi PP ‘Aisyiyah dan Menteri yang berwenang.

b)             Di bidang keuangan dan inventaris, Pimpinan AKBID bertanggung jawab kepada Badan Pembina Harian AKBID.

(3)          Pimpinan AKBID bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyahan dan ke’Aisyiyahan, membina tenaga edukatif, mahasiswa dan tenaga administrasi AKBID serta berhubungan dengan Persyarikatan dan masyarakat lingkungannya.

(4)          Pimpinan AKBID terdiri atas Direktur yang dibantu oleh beberapa orang Pembantu Direktur.

(5)          Pimpinan AKBID dilarang memangku jabatan rangkap seperti tersebut di bawah ini:

a)             Pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada Unit pendidikan tinggi lain.

b)             Jabatan fungsional lainnya dalam instansi/Unit pemerintah wilayah dan daerah.

c)             Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan AKBID.

(6)          Pimpinan mewakili AKBID di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan dan tujuan AKBID.

(7)          Unsur pimpinan tidak boleh mewakili AKBID apabila:

a)             Terjadi perkara di depan pengadilan antara AKBID dengan unsur pimpinan yang bersangkutan.

b)             Anggota pimpinan yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan AKBID.

 

Pasal 13

(1)          Direktur adalah Pimpinan AKBID yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah.

(2)          Direktur mempunyai tugas :

a)             Memimpin penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi, serta memelihara hubungan dengan lingkungannya.

b)             Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggungjawabnya.

c)             Mengelola seluruh kekayaan AKBID dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan AKBID.

d)            Menyelenggarakan pembukuan AKBID.

e)             Menyusun Rencana strategis (renstra) yang memuat sasaran dan tujuan AKBID yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

f)              Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan AKBID.

g)             Melaporkan secara berkala kepada Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah tentang kemajuan AKBID.

h)             Melakukan pembinaan di bidang Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

(3)          Untuk melaksanakan tugas seperti ayat (2) pasal ini, Direktur AKBID berwenang:

a)             Melalui persetujuan Senat AKBID menetapkan peraturan AKBID.

b)             Untuk keadaan memaksa, membuat peraturan AKBID pengganti peraturan AKBID.

c)             Membuat peraturan Direktur AKBID.

d)            Membuat Keputusan Direktur AKBID.

(4)          Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah setelah mendapat pertimbangan Senat AKBID, BPH dan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Kalimantan Barat.

(5)          Bila Direktur AKBID berhalangan tidak tetap, yaitu meninggalkan tugasnya baik untuk urusan dinas maupun pribadi selama 1 (satu) minggu atau lebih, maka Pembantu Direktur Bidang akademik bertindak sebagai Pembina Harian Pimpinan AKBID.

(6)          Bila Direktur AKBID berhalangan tetap, yaitu meninggalkan tugas dan jabatannya karena sakit berdasarkan keterangan dokter sehingga yang bersangkutan tidak dapat mengerjakan tugas dan jabatannya atau meninggal dunia, pimpinan AKBID dengan meminta persetujuan Senat AKBID dan pertimbangan Badan Pembina Harian AKBID mengusulkan pengangkatan Pejabat pimpinan AKBID tersebut kepada PP ‘Aisyiyah untuk bertugas menyiapkan dan menyelenggarakan pemilihan pimpinan AKBID yang definitif sebelum diangkat Direktur AKBID yang baru.

 

Pasal 14

 

(1)          Untuk melaksanakan tugasnya, Direktur AKBID dibantu oleh Pembantu Direktur AKBID dengan tugas:

a)             Membantu Direktur dalam Pembinaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta membantu membina tenaga kependidikan di bidang akademik, administrasi dan keuangan serta kemahasiswaan dan alumni.

b)             Membantu Direktur dalam Pembinaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.

c)             Membantu Direktur dalam pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa dan alumni.

(2)          Pembantu Direktur AKBID diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Majelis Pendidikan Tinggi dan kajian Lingkungan Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah atas usulan dan persetujuan Senat dan pertimbangan BPH.

(3)          Pembantu Direktur AKBID bertanggung-jawab langsung kepada Direktur AKBID.

(4)          Pembantu Direktur AKBID dalam melaksanakan tugasnya berwenang:

a)             Mengeluarkan surat keputusan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

b)             Membuat keputusan bersama antar pimpinan AKBID di lingkungan AKBID.

(5)          Sistem dan mekanisme pembuatan keputusan seperti ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur AKBID.

 

BAB X

PEMBINA AKADEMIK

 

Bagian Pertama:

Jurusan/Prodi (Program Studi)

 

Pasal 15

(1)          Jurusan/prodi adalah unsur Pembina akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi pendidikan dan pengajaran.

(2)          Jurusan/prodi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

(3)          Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (2), Jurusan/prodi mempunyai fungsi:

a)             Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan;

b)             Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, agama, teknologi, dan atau kesenian;

c)             Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;

d)            Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan pegawai;

e)             Melaksanakan urusan tata usaha jurusan/prodi;

f)              Melaksanakan amalan kehidupan beragama.

(4)          Jurusan/prodi dipimpin oleh Ketua Jurusan/Prodi yang bertanggung-jawab langsung kepada Direktur AKBID.

(5)          Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua Jurusan/Prodi dibantu oleh Sekretaris Jurusan/Prodi.

(6)          Organisasi Jurusan/Prodi terdiri atas :

a)             Unsur pimpinan: Ketua dan Sekretaris Jurusan/Prodi;

b)             Unsur Pembina akademik: para dosen.

(7)          Di jurusan dapat dibentuk laboratorium atau studio dan atau satuan Pembina lain sesuai kebutuhan.

(8)          Bila jurusan/prodi mempunyai laboratorium dan atau studio, satuan Pembina tersebut dipimpin oleh seorang kepala.

(9)          Ketua Jurusan/Prodi mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan memimpin amalan kehidupan beragama bagi tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi serta membina administrasi jurusan/prodi dan bertanggung-jawab kepada Direktur AKBID.

(10)      Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan/Prodi serta kepala laboratorium dan atau studio jurusan/prodi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur AKBID, setelah mendapatkan pertimbangan Senat AKBID.

(11)      Masa jabatan Ketua Jurusan/Prodi dan Sekretaris Jurusan serta kepala laboratorium dan atau studio jurusan/prodi adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya, dua kali masa jabatan berturut-turut. Untuk hal tertentu demi kemaslahatan AKBID pada umumnya dan jurusan pada khususnya, Kepala AKBID dapat mengambil kebijaksanaan khusus.

(12)      Calon Ketua dan sekretaris jurusan/prodi serta kepala laboratorium dan atau studio jurusan/prodi adalah dosen tetap pada jurusan/prodi yang bersangkutan.

(13)      Bila ketentuan pada ayat (12) pasal ini tidak dapat dilaksanakan, calon Ketua dan sekretaris jurusan/prodi serta kepala laboratorium dan atau studio jurusan/prodi dipilih dari dosen tetap AKBID.

(14)      Tata cara dan mekanisme pemilihan dilakukan berdasarkan peraturan AKBID.

(15)      Penambahan dan penutupan Jurusan/program studi ditetapkan oleh Badan Penyelenggara setelah mendapat persetujuan Mentri Riset teknologi dan   Pendidikan Tinggi.

 

Bagian Kedua: Laboratorium/Studio

Pasal 16

 

(1)          Laboratorium/Studio merupakan perangkat penunjang Pembinaan pendidikan pada jurusan/bagian dalam pendidikan akademik dan atau profesional.

(2)          Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, agama, teknologi dan atau kesenian tertentu dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur AKBID.

(3)          Laboratorium/Studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, agama, dan atau kesenian tertentu sebagai penunjang Pembinaan tugas pokok jurusan/bagian sesuai dengan ketentuan bidang yang bersangkutan.

(4)          Penambahan dan Penutupan jumlah laboratorium/studio pada setiap Jurusan/Bagian ditetapkan oleh Direktur AKBID setelah mendapat pertimbangan dari Senat AKBID.

 

Bagian Ketiga: Kelompok Dosen

Pasal 17

 

(1)          Dosen adalah seorang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Badan Pembina Harian setelah mendapat persetujuan Direktur AKBID dengan tugas mengajar pada AKBID.

(2)          Dosen adalah tenaga pengajar di lingkungan jurusan/prodi yang berada di bawah dan bertanggung-jawab langsung kepada Ketua Jurusan/Prodi.

(3)          Dosen terdiri atas :

a)             Dosen Biasa;

b)             Dosen Luar Biasa;

c)             Dosen Tamu.

(4)          Jenis dan jenjang kepangkatan dosen tersebut pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)          Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap pada AKBID.

(6)          Dosen Luar Biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada AKBID.

(7)          Dosen Tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada AKBID selama jangka waktu tertentu.

(8)          Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

(9)          Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

(10)      Setiap dosen dibebani tugas untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, pembinaan mahasiswa dan sivitas akademika AKBID ‘Aisyiyah Pontianak.

(11)      Syarat untuk menjadi dosen tetap AKBID:

a)             Anggota ‘Aisyiyah/Muhammadiyah yang mengamalkan syari’ah Islam dan berakhlak mulia.

b)             Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai sekurang-kurangnya berijazah sarjana Strata 1 (Sl) atau Diploma IV.

c)             Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.

d)            Bersedia mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas.

e)             Memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

f)              Khusus untuk dosen Al Islam dan Ke’Aisyiyahan harus menguasai dan mengamalkan khittah ‘Aisyiyah, berkepribadian ‘Aisyiyah, keyakinan dan cita-cita hidup ‘Aisyiyah.

(12)      Syarat untuk menjadi dosen tidak tetap di AKBID:

a)             Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai sekurang-kurangnya berijazah Pasca Sarjana  (S2) .

b)             Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.

c)             Bersedia mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas.

d)            Memiliki tanggung-jawab yang tinggi dalam memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

 

Bagian Keempat:

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2M)

 

Pasal 18

 

(1)          Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah unsur Pembina akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi universal yang berada di bawah Direktur AKBID.

(2)          Unit penelitian dan pengembangan pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala UP2M yang bertanggungjawab kepada Direktur AKBID.

(3)          Untuk melaksanakan tugas Kepala UP2M dibantu oleh seorang sekretaris.

(4)          Unit Penelitian dan Pengembangan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai Pembinaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Wilayah Penelitian dan ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

(5)          Kepala Unit dan Sekretaris Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur AKBID setelah mendapat pertimbangan Senat AKBID.

(6)          Masa jabatan Keua Unit dan Sekretaris Unit adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam hal tertentu demi kemaslahatan AKBID pada umumnya dan Unit pada khususnya, Direktur dapat mengambil kebijaksanaan khusus.

(7)          Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (4) pasal ini, UP2M mempunyai fungsi:

a)             Melaksanakan penelitian ilmiah murni, teknologi, agama dan atau kesenian;

b)             Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan dan kesenian tertentu untuk menunjang pembangunan;

c)             Melaksanakan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi;

d)            Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan, agama, teknologi dan atau kesenian serta penelitian untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan atau daerah melalui kerjasama baik di dalam maupun dengan luar negeri;

e)             Melaksanakan urusan tata usaha Unit.

(8)          Organisasi Unit Penelitian dan Pengembangan Pendidikan terdiri atas:

a)             Ketua;

b)             Sekretaris;

c)             Tata Usaha;

d)            Wilayah Penelitian;

e)             Tenaga Peneliti.

(9)          Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit.

(10)      Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (9) pasal ini, Tata Usaha mempunyai fungsi:

a)             Melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;

b)             Melaksanakan urusan administrasi program dan kegiatan penelitian;

c)             Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi.

(11)      Organisasi Tata Usaha terdiri atas :

a)             Urusan Umum;

b)             Urusan Program;

c)             Urusan Data dan Informasi.

(12)      Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan.

(13)      Urusan Program mempunyai tugas melakukan urusan administrasi program dan kegiatan penelitian.

(14)      Urusan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi.

(15)      Tata Usaha seperti tersebut pada ayat (9) pasal ini, secara fungsional bertanggung-jawab kepada Kepala Unit dan secara administratif bertanggung-jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Akademik.

(16)      Wilayah Penelitian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Penelitian sesuai dengan bidangnya.

(17)      Wilayah Penelitian tersebut pada ayat (16) pasal ini terdiri atas sejumlah tenaga akademik dan tenaga peneliti dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok program studi.

(18)      Wilayah Penelitian dipimpin oleh seseorang akademik dan tenaga peneliti senior yang ditunjuk diantara tenaga akademik dan tenaga peneliti di lingkungan Unit.

(19)      Jumlah tenaga akademik dan tenaga peneliti ditetapkan menurut kebutuhan.

(20)      Jenjang tenaga akademik dan tenaga peneliti diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

 

Bagian Kelima:

Unit Pengkajian dan Pengalaman Islam, Kemuhammadiyahan dan Ke’aisyiyahan

 

Pasal 19

 

(1)          Unit Pengkajian dan Pengalaman Islam, Kemuhammadiyahan dan Ke’aisyiyahan adalah unsur Pembina akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Akademi Kebidanan ‘Aisyiyah Pontianak di bidang pembinaan kehidupan beragama dan studi keislaman dan Kemuhammadiyahan/ke’Aisyiyahan di bawah Direktur yang sehari-hari pembinanya dilakukan oleh salah seorang Pembantu Direktur Bagian Kemahasiswaan.

(2)          Unit Pengkajian dan Pengamalan Islam Ke Muhammadiyahan dan Ke’aisyiyahan dipimpin oleh seorang seorang Ketua Unit yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

(3)          Untuk melaksanakan tugas Ketua Unit dibantu oleh seorang Sekretaris.

(4)          Unit Pengkajian dan Pengalaman Islam Kemuhammadiyahan dan Ke’aisyiyahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kehidupan beragama dan studi keislaman dan keorganisasian (‘Aisyiyah/ Muhammadiyah) dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh AKBID.

(5)          Ketua Unit dan Sekretaris Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur AKBID setelah mendapat pertimbangan Senat AKBID

(6)          Masa jabatan Ketua Unit dan Sekretaris Unit adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam hal tertentu demi kemaslahatan AKBID pada umumnya dan Unit pada khususnya, Direktur dapat mengambil kebijaksanaan khusus.

(7)          Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (4) pasal ini, Unit Pengkajian dan Pengamalan Islam Kemuhammadiyahan dan Ke’aisyiyahan mempunyai fungsi:

a)             Membimbing dan menuntunkan ajaran islam dengan sebaik-baiknya;

b)             Menyelenggarakan kehidupan beragama Islam sesuai dengan paham ‘Aisyiyah/ Muhammadiyah di lingkungan sivitas akademika Akademi Kebidanan ‘Aisyiyah Pontianak.

c)             Menyelanggarakan penelitian dan pengembangan ilmu agama Islam dan keorganisasian (‘Aisyiyah/ Muhammadiyah) secara luas;

d)            Melaksanakan urusan tata usaha Unit.

(8)          Organisasi Pengkajian dan Pengalaman Islam

a)             Ketua

b)             Sekretaris;

c)             Tata Usaha;

d)            Wilayah Pelayanan/ Pembinaan Keagamaan;

e)             Wilayah Pengkajian Ilmu Agama Islam.

(9)          Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit.

(10)      Organisasi tata usaha terdiri atas :

a)             Urusan Umum;

b)             Urusan Program;

c)             Urusan Dokumentasi.

(11)      Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (9) pasal ini, Tata Usaha mempunyai fungsi :

a)             Melakukan surat-menyurat, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;

b)             Melakukan urusan administrasi program dan kegiatan pembinaan keagamaan/ berkehidupan beragama dan pengkajian ilmu-ilmu agama Islam serta keorganisasian (‘Aisyiyah/ Muhammadiyah);

c)             Melakukan urusan dokumentasi dan public kasi Pembinaan pembinaan keagamaan/ pengkajian ilmu-ilmu agama Islam dan keorganisasian (‘Aisyiyah/ Muhammadiyah);

(12)      Urusan umum mempunyai tugas melakukan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan.

(13)      Urusan Program mempunyai tugas melakukan urusan, administrasi program dan kegiatan pembinaan keagamaan dan pengkajian ilmu-ilmu agama Islam serta keorganisasian (‘Aiysiyah/ Muhammadiyah).

(14)      Urusan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi dan publikasi Pembinaan pembinaan kehidupan beragama dan pengkajian ilmu-ilmu agama Islam dan keorganisasian (‘Aiysiyah/ Muhammadiyah).

(15)      Kepala Tata Usaha sebagaimana tersebut pada ayat (9) pasal ini, secara fungsional bertanggung-jawab kepada Kepala Unit dan secara administratif bertanggung-jawab kepada Kepala Bagian Administratif Akademi.

(16)      Wilayah Pelayanan dan Pembinaan Akademik mempunyai tugas-tugas melaksanakan sebagian tugas Unit di bidang penyelenggaraan pengajaran agama Islam dan keorganisasian (‘Aisyiyah/ Muhammadiyah), pembinaan kehidupan beragama serta pelayanan.

(17)      Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (16) pasal ini, Wilayah Pelayanan dan Pembinaan Akademik mempunyai fungsi:

a)             Melakukan dan membina kehidupan beragama dan keorgaisasian (‘Aisyiyah/ Muhamamdiyah) di bidang pelayanan pada sivitas akademika dan masyarakat;

b)             Menyalurkan informasi di bidang pelayanan keagamaan kepada sivitas akademika dan masyarakat.

(18)      Wilayah Pengkajian Ilmu Agama Islam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Keagamaan di bidang Pengkajian ilmu agama Islam.

(19)      Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (18) pasal ini, wilayah Pengkajian Ilmu Agama Islam mempunyai fungsi:

a)             Melakukan pengkajian ilmu agama Islam;

b)             Menyebarkan informasi di bidang pengkajian ilmu agama Islam.

(20)      Wilayah tersebut pada ayat (16) pasal ini masing-masing terdiri dari sejumlah tenaga akademik dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok program.

(21)      Wilayah dipimpin oleh seorang tenaga akademik senior yang ditunjuk dari antara tenaga akademik di lingkungan Unit.

(22)      Jumlah tenaga akademik ditetapkan menurut kebutuhan.

(23)      Jenjang tenaga akademik diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

 

 

BAB XI

PEMBINA ADMINISTRASI

 

Pasal 20

(1)          Satuan Pembina administrasi bertugas menyelanggarakan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi administrati akademik, keuangan, umum, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi.

(2)          Tiap-tiap satuan Pembina administrasi seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh biro.

(3)          Biro dipimpin oleh kepala biro dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur AKBID.

(4)          Masa jabatan kepala biro adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

(5)          Masing-masing biro terdiri dari bagian-bagian yang dipimpin oleh Kepala bagian yang bertanggung-jawab langsung kepada kepala biro.

(6)          Masing-masing bagian terdiri atas urusan-urusan yang dipimpin oleh kepala urusan yang bertanggung-jawab langsung kepada kepala bagian.

(7)          Kepala bagian dan kepala urusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur AKBID atas usul kepala biro

(8)          Masa jabatan kepala bagian dan kepala urusan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut, dalam hal tertentu demi kemaslahatan Sekolah Tingi pada umumnya dan Unit pada khususnya, Direktur dapat mengambil kebijaksanaan khusus.

(9)          Ketentuan lebih lanjut tentang satuan tugas administrasi, wewenang, hak dan kewajiban diatur dalam peraturan AKBID.

 

Pasal 21

(1)          Biro Administrasi Akademik dan kemahasiswaan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di bidang akademik dan kemahasiswaan di lingkungan AKBID.

(2)          Biro administrasi akademik dan kemahasiswaan terdiri atas dua bagian:

a)             Bagian pendidikan dan kerjasama.

b)             Bagian kemahasiswaan

(3)          Bagian pendidikan dan kerjasama mempunyai tugas untuk melaksanakan administrasi pendidikan, penelitian dan pengembangan kepada masyarakat serta kerjasama.

(4)          Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (3) pasal ini, Bagian Pendidikan dan kerjasama mempunyai fungsi:

a)             Melaksanakan administrasi pendidikan dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

b)             Melaksanakan registrasi dan statistik;

c)             Melaksanakan administrasi sarana pendidikan;

d)            Melaksanakan administrasi kerjasama.

(5)          Bagian Pendidikan dan Kerjasama terdiri atas:

a)             Sub Bagian Pendidikan dan Evaluasi;

b)             Sub Bagian Registrasi dan Statistik;

c)             Sub Bagian Sarana Pendidikan;

d)            Sub Bagian Kerjasama.

(6)          Sub Bagian Pendidikan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan dan evaluasi.

(7)          Sub Bagian Registrasi dan Statistik mempunyai tugas melakukan registrasi dan statistik.

(8)          Sub Bagian Sarana Pendidikan mempunyai tugas melakukan administrasi saran pendidikan.

(9)          Sub Bagian kerjasama mepunyai tugas melakukan administrasi kerjasama.

(10)      Bagian kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi kemahasiswaan.

(11)      Untuk menyelenggarakan tugas tersebut tersebut pada ayat (10) pasal ini, Bagian Kemahasiswaan mempunyai fungsi:

a)             Melaksanakan administrasi minat, penalaran dan infomrasi kemahasiswaan.

b)             Melaksanakan layanan kesejahteraan mahasiswa.

(12)      Bagian Kemahasiswaan terdiri atas:

a)             Sub Bagian Minat Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan.

b)             Sub Bagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa.

(13)      Sub Bagian Minat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi minat, penalaran dan informasi kemahasiswaan.

(14)      Sub Bagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa mempunyai tugas melakukan layanan kesejahteraan mahasiswa.

 

Pasal 22

(1)          Biro Administrasi Umum dan Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi keuangan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di bidang keuangan di lingkungan AKBID.

(2)          Biro Administrasi Umum dan Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi umum dan keuangan yang berada di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Direktur AKBID.

(3)          Biro Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas memberikan layanan administrasi umum dan keuangan di lingkungan AKBID Ilmu Kesehatan ‘Aisyiyah Pontianak.

(4)          Biro Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala.

(5)          Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur AKBID setelah mendapat pertimbangan Senat AKBID.

(6)          Untuk menyelnggarakan tugas tersebut pada ayat (3) pasal ini, Biro Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

a)          &

Agenda Terkini

  • Agenda : Tidak ada agenda

Selengkapnya

Berita Populer